Hukum Perdata

HUKUM PERDATA

ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM PERDATA

1.     ISTILAH

      Hukum perdata adalah terjemahan dari “ BURGHLIJK RECHT”.

      KUHP terjemahan “BURGHLIJK WETBOEK” (BW)

      Orang Indonesia yang pertama kali menemukan istilah “HUKUM PERDATA” adalah Prof. Djoyo diguno, beliau mengambil dari bahasa Jawa yaitu kata “PERDOTO” yang artinya “perselisihan atau pertengkaran”

      Mengenai pendapat ini ada yang setuju dan ada yang menentangnya. Namun istilah tersebut telah diterima secara resmi dan buat pertama kali kata “PERDATA” itu dicantumkan dalam per undang-undangan Indonesia yaitu  :

      1.   Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam pasal-pasal sebagai berikut   :

·         Pasal 15 ayat 2

·         Pasal 144 ayat 1

·         Pasal 156 ayat 1

·         Pasal 158 ayat 1

      2.   UUD’S yang dicantumkan dalam Pasal-pasal sebagai berikut   :

·         Pasal 15 ayat 2

·         Pasal 101 ayat 1

·         Pasal 106 ayat 3.

2.     PENGERTIAN
Menurut beberapa ahli

1.     Prof DR.Mr Wiryono Projodikoro (bekas ketua MA)

            Hukum perdata adalah suatu rangkaian peraturan yang mengatur perhubungan hukum

            antara orang-orang atau badan hukum, satu sama lain tentang hak-hak dan kewajiban.

      2.   Verting

            Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang menetapkan bagaimana harusnya

            tingkah laku dari perseorangan yang satu terhadap perseorangan yang lain.

      3.   Volmar

            Hukum perdata/Burgerlijk recht adalah aturan-aturan atau norma-norma yang dalam

            suatu masyarakat tertentu memberikan pembatasan. Dengan demikian perlindungan

            yang seimbang dari kepentingan pribadi para warga, terutama yang bertalian dengan

            hubungan keluarga.

      4.   Paul scholten

            Hukum perdata adalah hukum antara perseorangan, hukum yang mengatur wewenang

            dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap perseorangan yang lain, didalam

            pergaulan masyarakat dan di dalam perhubungan keluarga.

     

      KESIMPULAN

      Dari keempat pendapat tersebut intinya adalah         :

      Hukum perdata adalah hukum yang mengatur persoalan antara individu yang satu

      dengan individu yang lain.

     

     

PENTING

Dalam ujian kalau ada pertanyaan           :

‘Bagaimana pendapat saudara mengenai pengertian hukum perdata ?”.

cara menjawab  :

Pendapat (sebutkan nama ahli) mengenai hukum perdata adalah  :

“……………………”

Saya sependapat dengan pendapat (sebutkan nama ahli) yaitu    :

“……………………..”

PEMBAGIAN DAN ISI BW

1.     Latar belakang

Bw berlaku untuk Indonesia untuk golongan         :

1.     Golongan eropah untuk orang eropah

2.     Golongan Timur asing untuk orang timur asing.

3.     Golongan pribumu untuk orang pribumi (yang menundukan diri)

Lembaga “penundukan diri” diadakan berdasarkan STABLAT No 12 Tahun 1917.

Yang dimaksud dengan “Penundukan diri” disini adalah... see more...